ALYAS INFO

Surabaya – Lantaran tidak semua sekolah di Surabaya masuk dalam Program sekolah kawasan yang digagas Dinas Pendidikan, Program sekolah kawasan dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan di Surabaya. Pasalnya, dalam pelaksanaannya di awal tahun 2008 nanti, tidak semua sekolah di Surabaya masuk dalam program ini.



Dari seluruh sekolah di Surabaya yang jumlahnya mencapai ratusan, Dinas Pendidikan hanya menunjuk 20 sekolah sebagai pilot project sekolah kawasan. Akibatnya sejumlah anggota DPRD Surabaya mempertanyakan komitmen Wali Kota Surabaya yang akan lebih memprioritaskan pendidikan pada 2008 mendatang.
Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, H Muhammad Alyas mengatakan, dengan melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, maka program sekolah kawasan semestinya tidak hanya berada pada 20 sekolah yang ditunjuk. Sebab, kata Politisi Partai Golkar yang baru saja pulang umrah ini, kekuatan APBD
Kota Surabaya setiap tahun mengalami pertambahan.
Sementara amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyebutkan, anggaran pendidikan paling tidak 20 persen dari APBD/APBN.
''Bisa diprediksi dengan kekuatan APBD sebesar Rp 2,5 triliun pada 2007, maka diperkirakan pada 2008 mengalami kenaikan. Mestinya anggaran untuk pendidikan juga mengalami kenaikan. Jangan terus menimbulkan kesenjangan semacam ini!,'' katanya kemarin.
Dia mengatakan, rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2008 yang diajukan pemkot masih belum aspiratif dalam menyikapi permasalahan pendidikan. Di mana, dalam PPAS disebutkan, untuk pendidikan dianggarkan Rp 200 miliar. ''Itu kontraproduktif dengan statemen walikota yang berjanji akan memrioritaskan pendidikan di Surabaya. Sebab kalau dihitung belum ada peningkatan anggaran,'' katanya.

Alyas memprediksi, pada 2008 mendatang APBD Kota Surabaya bakal mengalami peningkatan. Paling tidak, kata dia, dari Rp 2,5 triliun pada 2007 menjadi Rp 2,8 triliun. Dengan jumlah APBD sebesar itu, ujarnya, apabila anggaran untuk pendidikan diambil 15 persennya maka hampir mencapai Rp 500 miliar. ''Dengan dana sebesar itu, maka semua SMK dan SMA bisa saja dijadikan sekolah kawasan. Pada tahun selanjutnya mungkin bisa mengarah pada jenjang SMP dan SD. “Kalau seperti ini jelas kesenjangan yang akan terjadi,'' katanya.

Menurutnya, selama ini kesenjangan pendidikan yang tejadi justru diciptakan oleh pemerintah sendiri dengan menciptakan berbagai program pendidikan yang tidak menyeluruh. Dia menyontohkan, munculnya program Sekolah Berstandar Internasional (SBI), sekolah kawasan, kemudian penilaian sekolah favorit justru menciptakan kesenjangan di kalangan masyarakat. ''Mestinya distorsi semacam itu dibuang, toh Surabaya cukup memiliki anggaran,'' ujarnya