ALYAS INFO

Rencana pemerintah pusat yang akan memberikan reward kepada daerah yang menyelesaikan APBD tepat waktu, ditanggapi dingin oleh dewan. FPDIP misalnya menilai pemberian reward tak sepatunya diberikan.
Mengingat penyelesaian APBD tepat waktu merupakna taggungjawab penuh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal terhadap proses pembangunan. " saya kira tak perlu pemerintah pusat nenberikan reward tersebut, justru hal ini akan menjadi kebiasaan jelek bagi daerah yang selama ini bermalas-malasan. Artinya mereka akan giat jika ada penghargaan, jika tidak mereka akan kembali malas.sebaliknya penyelesaina APBD tepat waktu menjadi tangung jawab penuh Pemda kepada masyarakat," tukas wakil ketua FPDIP-Krisnadi Nasution SH Mhum.
Sementara itu anggota fraksi Karya Damai (FKD)-H.M. Alyas SH, Mhum menilai reward tidak akan memiliki arti, jika pemerintah pusat tidak konsisten dalam mnjalakan aturan terkait penyusunan APBD. terbukti dalam tahun 2007, tidak kurang dari tiga aturan mulai PP hingga Permendagri yang terus berubah. Akibat nya banyk pemda yang kebingungan dan akhirnya terpaksa melakukan konsultasi ke pusat. " Reward sebenarnya tak penting, ketika pemerintah pusat tak konsisten menjalan kan suatu produk hukum, Ingat banyak pemerintah dibawah dibuat kebingungan dalam penyusunan APBD yang tentunya berimbas pada penyelesaian dan pengesahan. ini karena pemda harus melakukan koordinasi lebih dahulu ke pusat agar dibelakangnya tak terjadi permasalahan." tungkas 'Vokalis' asal partai Golkar Surabaya ini.