ALYAS INFO

Dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja di lima kecamatan Daerah Pemilihan II (Dapil II), Bapak Alyas menerima banyak usulan dan timbal balik dari masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu fisik dan nonfisik.

Usulan Bidang Fisik

Beberapa usulan fisik yang diajukan oleh masyarakat adalah :

1. Pavingisasi masih perlu dialnjutkan, karena beberapa wilayah masih membutuhkan program tersebut, dan dirasakan banyak manfaatnya. Usulan ini disampaikan dalam kunjungan kerja di Kalilom Lor, khusunya untuk RW VIII.
2. Pembagunan Pemakaman Umum untuk daerah Kalilom Lor. Di sana terdapat tanah milik pemkot yang dapat dijadikan sarana pemakaman umum
3. Penertiban PKL di sepanjang jalan Pogot perlu ditingkatkan, karena berdampak pada kelancaran lalu lintas dan banjir
4. Pembagunan SPBU untuk nelayan di Bulak dan Kenjeran, karena minimnya kemampuan nelayan mendapatkan BBM untuk kebutuhan kapal mereka
5. Penyediaan air bersih PDAM untuk di Tambak Wedi dan Kalilom Lor juga daerah lainnya
6. Pembangunan tempat ibadah Kalilom Lor
7. Perbaikan dan pembangunan gedung pertemuan sekaligus sebagai tempat pendidikan di Kejawan Lor
8. Pelaksanaan penyemprotan nyamuk (fogging) perlu diratakan dan gratis
9. Pembangunan dan pengelolaan tempat wisata religi Sunan Ampel perlu diperbaiki, termasuk pungutan
10. Masalah tanah di Bulak/Kenjeran milik AL dan tanah yang sengketa tersebut.


Usulan Bidang Nonfisik

Beberapa usulan non fisik yang disampaikan masyarakat :

1. Masyarakat Pabean Cantian menuntut adanya kerjasama yang kompak antara pemerintah, DPRD dan masyarakat dalam membangun wilayah Kalimas
2. Pelayanan kesehatan yang masih kurang professional. Terdapat kasus penanganan korban Demam Berdarah di Bulak yang terlambat penanganannya sehingga meninggal.
3. Masalah pendidikan, masih adanya pungutan di sekolah yang memberatkan masyarakat di tempat yang dikunjungi, masalah ini mendapat masukan yang banyak.

Dalam kesempatan kerja selama tanggal 28 April s/d 2 Mei 2006 beberapa waktu lalu, selain menjaring aspirasi masyarakat, Bapak Alyas, SH,MH. juga memberikan berbagai informasi mengenai berbagai permasalahan kota Surabaya dan kebijakan yang secara langsung berkaintan dengan masyarakat.


Sehubungan dengan kedudukan dan tugas Alyas dalam Komisi D DPRD Surabaya yang membidangi masalah kesejahteraan masyarakat, beberapa informasi penting disampaikan kepada masyarakat dalam kunjungan kerja tersebut. Paling tidak ada empat masalah pokok yang disampaikan, yaitu :

1. Masalah Pendidikan
Dalam kesempatan kunjungan kerja tersebut Bapak Alyas menyampaikan rencana, kebijakan dan masalah pendidikan yang ada di Surabaya. Perlunya Surabaya mempunyai perencanaan yang matang tentang pendidikan di Surabaya dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat penting. Oleh karena itu saat ini sedang disusun mengenai semacam blue print (cetak biru) mengenai desain (grand design) pendidikan Surabaya sampai tahun 2020. Dengan cetak biru tersebut diharapkan arah kebijakan pendidikan di Surabaya diarahkan kepada pendidikan yang lebih berkualitas, biaya rendah dan pemerataan. Beberapa upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan visi tersebut antara lain; (a) secara bertahap membebaskan pembayaran SPP (pendidikan gratis) bagi siswa SD dan SMP negeri di Surabaya, (b) membantu SPP bagi siswa SD dan SMP sekolah swasta, saat ini dimulai sekitar 8%, dan (c) renovasi bangunan sekolah (SD).
2. Masalah Kesehatan
Masalah kesehatan di Surabaya mendapat perhatian serius seiring dengan banyaknya korban meninggal dunia akibat penyakit demam berdarah dan penyakit lainnya. Pelayanan kesehatan dioptimalkan pada level Puskesman yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini sedang diupayakan perluasan layanan Puskesmas dan peningkatan sarana kesehatan di Puskesmas. Kurangnya fasilitas kesehatan di Puskesmas maupun RS. Soewandhi (RS Pemkot Surabaya) tidak menyurutkan niat untuk perbaikan kualitas layanan, misalnya dengan wajib senyum bagi para medis di Puskesmas dan RS Soewandhi.
3. Masalah Bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin)
Dalam hal bantuan beras bagi keluarga miskin, pemerintah kota Surabaya telah memberikan bantuannya menambah jumlah keluarga miskin yang dibantu dari pemerintah pusat. Menyangkut proses distribusi, Alyas memohon masukan dari masyarakat ikut terlibat aktiv melakukan pengawasan terhadap proses distribusi beras keluarga miskin tersebut
4. Masalah Program Bantuan kepada Keluarga Miskin
Program bantuan kepada keluarga miskin diupayakan melalui satu sistem terpadu. Bentuk terpadu tersebut tercermin dengan adanya Kartu Jaminan Keluarga Miskin. Bagi pemegang kartu ini berhak mendapat layanan sebagai berikut:
(a) pelayanan kesehatan gratis, rawat inap di RS pemerintah kota (Soewandhi)
(b) bantuan pendidikan (termasuk BOS, dan beasiswa lainnya)
(c) bantuan keluarga miskin, misalnya: beras miskin, BLT
(d) bantuan sosial lainnya, seperti pelatihan yang diselenggarakan Dinsos atau pemerintah

Dalam masa reses pertama tahun 2006, Alyas S.H.,M.H. melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di daerah pilihan II Surabaya. Kegiatan ini juga dilakukan seluruh anggota DPRD Surabaya selama masa reses (jeda persidangan) tersebut. Kunjungan kerja tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral anggota dewan kepada konstituennya (pemilihnya). Beberapa tempat yang dikunjungai dalam kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Hari/Tanggal : Jum’at, 28 April 2006
Tempat : Kalilom Lor Baru II, RW VIII Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran.
2. Hari/Tanggal : Sabtu, 29 April 2006
Tempat : Balai RW XI, Jl. Kapas Lor Gg.II, Kelurahan Gading, Kecamatan Tambaksari
3. Hari/Tanggal : Minggu, 30 April 2006
Tempat : Jl. Sidotopo Kidul No.63, RW. VI Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir
4. Hari/Tanggal : Senin, 1 Mei 2006
Tempat : Majlis Ta’lim Ustadz H. Sholeh, Jalan Kejawan Lor, Kecamatan Bulak
5. Hari/Tanggal : Selasa, 2 Mei 2006
Tempat : Gedung Pertemuan Karang Taruna, Jl. Kalimas Timur 64, Kecamatan Pabean Cantikan

Selama kunjungan kerja tersebut terjadi interaksi dua arah yang jonstruktrif. Masa reses yang diwujudkan dengan kunjungan kerja bagi masyarakat sangat berarti. Memang disadari, bahwa kunjungan kerja tersebut tidak menyelesaikan semua masalah, tetapi sebagai sarana penyaluran aspirasi bagi masyarakat. Bagi anggota dewan momen tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban publik, sekaligus sebagai konsekuensi dari system pemilu yang terbuka, dimana pengenalan individu anggota dewan sangat penting. Banyak informasi yang dapat digali, banyak kebijakan yang secara mudah dan efektif dapat diketahui masyarakat. Sebab memperoleh informasi tentang kebijakan pemerintah dan pembangunan menjadi hak setiap warga masyarakat.